Ribuan Nelayan Lingga Belum Miliki TDKP

Ribuan Nelayan Lingga Belum Miliki TDKP

kepulauanriau.net –   Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, mengharuskan nelayan memiliki TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan) ukuran sampai 10 GT.

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga Naskarwandi menjelaskan, Kabupaten Lingga memiliki 7.944 nelayan, sementara yang terdaftar pada tahun 2021 1.062 nelayan yang memiliki TDKP.

“Data pada tahun 2021 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga menerbitkan 1.062 Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sampai ukuran 10 GT dan data TDKP tersebut tercatat di KKP, kita melihat nelayan masih belum begitu antusias dalam mengurus TDKP padahal data nelayan lingga berjumlah 7.944, TDKP merupakan syarat bagi nelayan untuk memperoleh rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi,”Ungkapnya kepada kepulauanriau.net pada rabu (2/2/2022).

Terkait kebijakan penerbitan rekomendasi BBM solar subsidi usaha perikanan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga ini dilakukan agar segala urusan aktifitas usaha perikanan diwilayah Lingga pada satu pintu dan masyarakat tidak bolak balik untuk mengurus TDKP dan rekomendasi BBM subsidi yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kab.Lingga.

“pada tahun 2022 ini Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Lingga menerbitkan rekomendasi BBM solar subsidi usaha perikanan karena merupakan amanah dari Gubernur Kepulauan Riau yang memberikan kewenangan kepada Cabang Dinas melalui Pergub nomor 83 Tahun 2019, kita sudah menyurati pihak Dinas Perikanan Kabupaten Lingga dan menjelaskan dasar penerbitan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga agar kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih dalam penerbitan rekomendasi BBM subsidi usaha perikanan’,ujarnya

Naskarwandi, ST Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga

diakuinya sampai saat ini masih ada nelayan yang mengajukan permohonan rekomendasi sementara BBM solar subsidi usaha perikanan dikarenakan sepanjang tahun 2021 masih ada nelayan yang tidak mengurus TDKP.

“Agar tertib administrasi dan terdata, bulan februari masih diberikan kesempatan kepada nelayan untuk mengurus TDKP pada bulan selanjutnya (maret) rekomendasi sementara BBM solar subsidi tidak akan terbit jika nelayan tidak memiliki TDKP dan ini telah disampaikan cabang dinas kepada nelayan yang mengajukan permohonan rekomendasi sementara agar mereka mengurus TDKP jika sampai masa berlaku rekomendasi sementara habis dan belum memiliki TDKP maka rekomendasi BBM tidak akan diterbitkan sampai persyaratan dipenuhi kepada nelayan seperti yang dituangkan pada surat pernyataan”, tambah naskarwandi.

Cabang Dinas telah memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mengurus TDKP dengan menempatkan petugas pendamping lapangan untuk membantu nelayan sampai terbit TDKP atau datang ke kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga di Pulau Sebangka, Cabang Dinas berharap pada tahun 2022 terjadi pertambahan yang signifikan untuk Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai ukuran 10 GT. (redkepulauanriau.net)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.