Rangkum Masalah Nelayan, Cabdis KP Gelar Coffee Morning di Senayang

Rangkum Masalah Nelayan, Cabdis KP Gelar Coffee Morning di Senayang

kepulauanriau.net – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten Lingga menyelenggarakan Coffee Morning dengan nelayan Pulau Senayang Kabupaten Lingga membahas izin kapal perikanan dan rekomendasi BBM Solar subsidi untuk nelayan,jum’at (21/1/2022).

“Coffee Morning ini bertujuan untuk menangkap permasalahan disekitar masyarakat nelayan dan sekaligus merawat hubungan nelayan dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau”, Terang Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lingga Naskarwandi, ST didamping Kepala Seksi Pengawasan SDKP dan Konservasi Irsam, SH, Petugas Pendamping Lapangan (PPL) Candra Setiawan, S.Pi serta Staff Cabang Dinas.

Pada kesempatan itu, Naskarwandi juga menyampaikan penting bagi nelayan untuk memiliki izin terkait kepemilikan kapal perikanan berukuran sampai 10 GT yang dipergunakan untuk memperoleh rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi, karena tanpa tanda daftar kapal perikanan (TDKP) sulit bagi nelayan untuk memperoleh BBM solar subsidi yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi.

“bagaimana nelayan mau sejahtera kalau untuk memperoleh BBM solar subsidi saja susah, karena itu lengkapi surat-surat yang menjadi kewajiban nelayan seperti TDKP sampai dengan ukuran 10 GT, karena TDKP syarat mutlak untuk mendapatkan rekomendasi BBM Solar subsidi yang nanti akan dikeluarkan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan”, Ujar Kacabdis kelautan dan perikanan wilayah Lingga.

Sementara itu perwakilan nelayan Muhdi menyampaikan bahwa nelayan senayang masih membutuhkan volume BBM Solar yang memadai untuk aktivitas nelayan ke laut selama 1 bulan dan berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap nelayan luar yang beroperasi di perairan lingga dengan mempergunakan alat penangkapan yang dilarang.

“Sampai saat ini kami selalu mendapatkan jumlah BBM solar subsidi setengah dari jumlah yang direkomendasikan bahkan ada sebagian dari kami tidak mendapatkan BBM solar padahal dia memiliki rekomendasi BBM solar subsidi dengan alasan penyalur bahwa BBM solar tidak ada lagi, yang kedua kami berharap kepada bapak dinas untuk melihat atau mengawasi perairan karena masih terlihat kapal-kapal yang beroperasi mempergunakan alat penangkapan ikan yang dilarang di wilayah kami’, terang muhdi.

Terkait BBM solar subsidi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Lingga secepatnya akan menelusuri terutama kepada penyalur BBM solar subsidi berapa persentase yang telah disalurkan untuk sektor perikanan dari jumlah kuota Kabupaten Lingga yang diberikan oleh BPH Migas.

“ Saya juga heran beberapa hari ini sejak kami diberikan amanah oleh bapak Gubernur untuk membantu Kepala Dinas KP Kepri diwilayah Lingga, kita telah berkeliling ke pulau kentar, tajur biru dan rejai kondisinya sama bahwa jumlah BBM yang diberikan oleh penyalur tidak sesuai dengan rekomendasi BBM yang diterbitkan, padahal bisa dikatakan untuk Kabupaten Lingga 80 persen penduduknya bermata pencaharian nelayan dan seharusnya kuota BBM Solar subsidi untuk sektor perikanan lebih besar dari sektor-sektor yang lainnya, nah untuk itu masukan pada pertemuan ini menjadi dasar bagi kami untuk menelusuri BBM solar subsidi terutama kepada penyalur, dan terkait kapal-kapal yang beroperasi mempergunakan alat penangkapan ikan yang dilarang sudah tugas kita untuk mengawasai sumber daya kelautan dan perikanan agar pemanfaatan ruang laut 0-12 Mil bisa dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku”, Jelas Naskarwandi.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Lingga juga berharap untuk mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) wilayah kerja senayang untuk selalu aktif melihat perkembangan usaha nelayan, dan pada pertemuan tersebut juga diserahkan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang sebelumnya telah mengajukan perpanjangan  TDKP kemudian diterbitkan oleh Cabang Dinas Wilayah Lingga. (redkepulauanriau.net)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.