Cabdis KP Lingga terbitkan Rekom BBM jenis tertentu dan Izin Kapal Perikanan bebas biaya

Cabdis KP Lingga terbitkan Rekom BBM jenis tertentu dan Izin Kapal Perikanan bebas biaya

Lingga, Kepulauanriau.net РDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui Cabang Dinas Lingga menerima pelimpahan kewenangan terkait perizinan dan wewenang lainnya lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang pada Peraturan gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2019,Pergub ini mengatur tentang pelayanan perizinan dibidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Tanda Pencatatan Kapal Perikanan (TPKP) 1-10 GT dan izin usaha perikanan budidaya dan hasil perikanan  serta menerbitkan rekomendasi BBM Solar bersubsidi.

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga Naskarwandi,ST pada rabu (12/01/2022) kepada kepulauanriau.net mengatakan bahwa hadirnya cabang dinas kelautan dan perikanan di Lingga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi.

“Setelah mendapat arahan dari pak H.T.S Arif Fadillah selaku Kadis Kelautan dan Perikanan Kepri, kita cabang dinas lingga dituntut untuk memberikan pelayanan publik dan membantu masyarakat nelayan di Lingga agar aktivitas usaha perikanan tertib administrasi dan memberikan kemudahan bagi nelayan Lingga dalam memperoleh bahan bakar minyak solar bersubsidi, semua ini tanpa biaya”, Kata Naskarwandi disela-sela rapat koordinasi bersama staf Cabang Dinas dipulau sebangka senayang.

Selain itu, permohonan untuk tanda pencatatan kapal perikanan (TPKP) 1 sampai 10 GT diberikan kemudahan bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang belum memahami aplikasi SIMKADA,cabang dinas telah menempatkan Pendamping Perikanan Lapangan (PPL) di 3 pulau besar lingga yaitu pulau Singkep,Pulau Lingga dan Pulau Senayang.

“Karena letak kantor Cabang Dinas Lingga di Pulau Sebangka Kecamatan Senayang membutuhkan waktu dan biaya terutama nelayan diluar lokasi senayang,kita telah menempatkan PPL agar bekerja maksimal mungkin untuk membantu para nelayan yang memerlukan panduan dalam segala pengurusan administrasi perizinan dibidang kelautan dan perikanan, saya kira kemudahan telah kita berikan kepada masyarakat nelayan, kita harap nelayan yang mempergunakan kapal 1-10GT mengurus TPKP agar kita bisa terbitkan rekomendasi BBM solar bersudsidi”, lanjut Naskar.

Naskar menambahkan bahwa gerakan awalnya di tahun 2022 , Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga akan melakukan pertemuan dengan masyarakat nelayan senayang terkait masalah pelayanan dan persoalan lainnya menyangkut kondisi nelayan senayang pada tanggal 20 Januari 2022.

Naskarwandi,ST Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga

Sementara itu, Irsyam,SH selaku Kasi Pengawasan dan konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga Menambahkan bahwa kedepannya berharap tidak terjadinya konflik atau pertikaian terkait jalur penangkapan ikan di wilayah Lingga karena aturan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur penempatan alat penangkapan ikan, disamping itu Seksi Pengawasan merencanakan penguatan kelembagaan Pokmaswas agar setiap Pokmaswas yang telah terbentuk dapat berperan aktif dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayah kerjanya masing-masing.(redkepulauanriau.net)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.